PERAN TIK DALAM PEMBELAJARAN

Perubahan politik erat kaitannya dengan demokrasi, yakni menciptakan pranata politik demokratis untuk menopang fondasi pemerintahan. Pada tahap awal perubahan adalah menciptakan instrumen atau pranata politik untuk mengatur penyelenggaraan kehidupan negara dan pemerintahan. Dengan demikian, perubahan politik memiliki dimensi yang sangat luas dan kompleks, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan perilakunya di dalam merespons kekuasaan negara.

Reformasi yang kita lakukan memang tidak hanya mencakup aspek politik, tetapi juga ekonomi. Secara teoritis, perubahan politik ke arah demokrasi akan mendorong kreativitas masyarakat menuju peningkatan kesejahteraan melalui pembangunan ekonomi. Lebih daripada itu, perubahan politik menuju demokrasi harus bisa mewujudkan stabilitas sosial-politik dan keamanan agar dapat menunjang peningkatan kesejahteraan rakyat.

Hingga kini Indonesia sudah memasuki lebih daripada satu dasawarsa menapaki reformasi menuju negara demokrasi. Pada saat yang sama, berbagai kalangan menilai perjalanan reformasi masih jauh dari memuaskan. Perubahan yang terjadi masih bergerak pada level tata politik dan pemerintahan yang bersifat prosedural, bukan pada transformasi sosial-politik menuju konsolidasi demokrasi yang lebih fundamental dan substantif.

Harus diakui, masih banyak kritik yang muncul bahwa proses-proses politik yang telah berlangsung seperti pilkada, pemilu legislatif, dan pilpres yang dipilih secara langsung oleh rakyat masih belum menghasilkan perubahan-perubahan yang mempunyai dampak signifikan dalam memperbaiki kehidupan masyarakat.

Sementara itu, proses-proses politik tersebut menghabiskan biaya politik yang cukup besar. Tentu saja proses-proses politik tersebut merupakan kebutuhan bangsa untuk membangun sistem politik sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi. Namun, beberapa hal juga perlu memperoleh pertimbangan bahwa proses-proses demokrasi untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi menjadi kian menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan makin mahal yang menghabiskan banyak anggaran negara maupun dana mereka yang mencalonkan diri baik untuk lembaga legislatif maupun eksekutif. Memang itulah ongkos politik yang harus dibayar ketika publik menginginkan demokrasi.

Meskipun sesungguhnya sebagian dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dana tersebut tersedot ke dalam pembelanjaan proses-proses demokrasi prosedural. Ke depan, demokrasi sebagai proses-proses politik, baik pada tingkat nasional maupun lokal, haruslah menjadi lebih efisien sehingga tidak memboroskan biaya politik terlalu besar. Pengembangan proses-proses demokrasi yang lebih efisien tersebut tidak harus mengurangi substansi demokrasi itu sendiri, tetapi justru sebaliknya membuat demokrasi kian efektif dan berdaya guna sebagai landasan politik untuk membangun kesejahteraan rakyat.

Jika demokrasi tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat, apatisme terhadap demokrasi juga dapat meningkat di kalangan masyarakat seperti tercermin dalam rendahnya partisipasi publik dalam proses-proses politik demokratis semacam pemilu. Lebih daripada itu, apatisme politik tersebut dapat mendorong kalangan tertentu dalam masyarakat untuk menyodorkan sistem politik antidemokrasi yang mereka percayai dapat lebih mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat dan keadilan.

Konsolidasi demokrasi dan pembangunan ekonomi

Dengan kondisi demokrasi yang belum terkonsolidasi, perlu kita pikirkan agar sistem politik yang ada mampu melahirkan konsolidasi demokrasi secara kukuh. Konsolidasi demokrasi diperlukan sebagai mekanisme demokrasi untuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa sehingga demokrasi tidak kehilangan dimensi moralitas atau sekadar diwarnai wahana kontestasi untuk merebut kekuasaan. Konsolidasi demokrasi dimaksudkan untuk menghasilkan sistem politik yang kokoh bagi bekerjanya sistem nasional yang lain termasuk sistem perekonomian karena demokrasi hanyalah alat dan bukan tujuan. Tujuan dalam kehidupan bernegara adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Pengalaman banyak negara demokrasi di dunia menunjukkan, demokrasi tanpa peningkatan taraf kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan rakyat membuat demokrasi dapat kehilangan maknanya. Jika demokrasi tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat, apatisme terhadap demokrasi juga dapat meningkat di kalangan masyarakat seperti tecermin dalam rendahnya partisipasi publik dalam proses politik demokratis semacam pemilu/pilkada.

Melalui demokrasi yang terkonsolidasi akan melahirkan institusi-institusi sosial, politik, dan ekonomi yang baik, yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan sehingga demokrasi menjadi penentu bagi pembangunan ekonomi. Selain itu, demokrasi sendiri makin penting bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi. Demikian pula seiring dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat, demokrasi akan semakin diminta rakyat. Pada tahap ini, pembangunan ekonomi menjadi prioritas dalam kerangka mengurangi risiko kegagalan demokrasi. Pada tahap selanjutnya, interaksi antara ekonomi dan demokrasi makin erat dan keberadaan demokrasi makin menentukan kinerja ekonomi dan keberlanjutannya.

Dengan demikian, terdapat korelasi positif di antara peningkatan kesejahteraan rakyat dengan penguatan demokrasi, demikian pula demokrasi kian terkonsolidasi dan kuat jika kesejahteraan rakyat semakin meningkat dan sebaliknya demokrasi sulit bertumbuh dengan benar jika kesejahteraan rakyat tidak mengalami peningkatan.

Menurut Farid Zakaria (2003), batas kritis bagi demokrasi adalah pendapatan per kapita US$6.600 berdasarkan purchasing power parity (PPP), atau untuk ukuran Indonesia sekitar US$4.000. Jika pendapatan per kapita penduduk Indonesia pada 2008 menurut BPS mencapai US$2.271, untuk mencapai batas kritis demokrasi tersebut, Indonesia masih harus meningkatkan pendapatan per kapitanya lagi sebesar US$1.729.

Dengan selesainya proses-proses politik pada 2009, sekali lagi tidak hanya krusial dalam konteks pemilihan presiden dan wakil-wakil rakyat tersebut, tetapi juga sangat penting dalam kerangka kontinuitas konsolidasi demokrasi yang memang sangat mendesak dan menuntaskan agenda bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, agenda mendesak kita adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas dan berkelanjutan, melalui pemberdayaan kekuatan-kekuatan ekonomi masyarakat sehingga pendapatan per kapita kita naik melampaui batas kritis demokrasi tersebut.

Selain itu, tugas konsolidasi demokrasi ke depan harus mampu mendorong proses-proses politik lebih akuntabel kepada rakyat, responsif terhadap keinginan dan kepentingan rakyat. Proses pengambilan keputusan politik yang panjang dan berbelit-belit harus segera dipangkas karena kondisi permasalahan yang dihadapi rakyat dan pemerintah sangat kompleks sehingga kebijakan pemerintah memerlukan keputusan yang cepat. Reformasi politik birokrasi juga mendesak dilakukan karena menjadi penghambat bagi pelaksanaan konsolidasi demokrasi dan percepatan pertumbuhan ekonomi.

Kondisi demokrasi yang semakin terkonsolidasi semakin memberi jalan bagi pemerintahan SBY-Budiono menyelesaikan tugas-tugas kebangsaan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Demikian pula pemerintah sebagai penghasil kebijakan-kebijakan publik akan memiliki ruang yang lebih luas dalam mengimplementasikan kebijakannya.***

Oleh Dr Sugiharto, SE, MBA Wakil Ketua Dewan Pakar ICMI Pusat; Menteri Negara BUMN 2004-2007

WARGANEGARA DAN KEWARGANEGARAAN

Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam satuan politik tertentu (secara khusus: negara) yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga negara. Seorang warga negara berhak memiliki paspor dari negara yang dianggotainya.

Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewargaan (citizenship). Di dalam pengertian ini, warga suatu kota atau kabupaten disebut sebagai warga kota atau warga kabupaten, karena keduanya juga merupakan satuan politik. Dalam otonomi daerah, kewargaan ini menjadi penting, karena masing-masing satuan politik akan memberikan hak (biasanya sosial) yang berbeda-beda bagi warganya.

Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan (nationality). Yang membedakan adalah hak-hak untuk aktif dalam perpolitikan. Ada kemungkinan untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara (contoh, secara hukum merupakan subyek suatu negara dan berhak atas perlindungan tanpa memiliki hak berpartisipasi dalam politik). Juga dimungkinkan untuk memiliki hak politik tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu negara.

Sampul buku Praktik Belajar Kewarganegaraan diterbitkan oleh Center for Civic Education bekerja sama dengan Depdiknas
Di bawah teori kontrak sosial, status kewarganegaraan memiliki implikasi hak dan kewajiban. Dalam filosofi "kewarganegaraan aktif", seorang warga negara disyaratkan untuk menyumbangkan kemampuannya bagi perbaikan komunitas melalui partisipasi ekonomi, layanan publik, kerja sukarela, dan berbagai kegiatan serupa untuk memperbaiki penghidupan masyarakatnya. Dari dasar pemikiran ini muncul mata pelajaran Kewarganegaraan (Civics) yang diberikan di sekolah-sekolah.

Kewarganegaraan Republik Indonesia

Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang yang diakui oleh UU sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan Kartu Tanda Penduduk, berdasarkan Kabupaten atau (khusus DKI Jakarta) Provinsi, tempat ia terdaftar sebagai penduduk/warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor identitas yang unik (Nomor Induk Kependudukan, NIK) apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan. Paspor diberikan oleh negara kepada warga negaranya sebagai bukti identitas yang bersangkutan dalam tata hukum internasional.

Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU no. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut UU ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI

1. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI

2. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya

3. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut

4. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI

5. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI

6. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin

7. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya

8. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah megara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui

9. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya

10. anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat

11. anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan

12. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Selain itu, diakui pula sebagai WNI bagi

1. anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing

2. anak WNI yang belum berusia lima tahun, yang diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan

3. anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah RI, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia

4. anak WNA yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI.

Kewarganegaraan Indonesia juga diperoleh bagi seseorang yang termasuk dalam situasi sebagai berikut :

1. Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia

2. Anak warga negara asing yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia

Di samping perolehan status kewarganegaraan seperti tersebut di atas, dimungkinkan pula perolehan kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses pewarganegaraan. Warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dan telah tinggal di wilayah negara Republik Indonesia sedikitnya lima tahun berturut-turut atau sepuluh tahun tidak berturut-turut dapat menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat yang berwenang, asalkan tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Berbeda dari UU Kewarganegaraan terdahulu, UU Kewarganegaraan tahun 2006 ini memperbolehkan dwikewarganegaraan secara terbatas, yaitu untuk anak yang berusia sampai 18 tahun dan belum kawin sampai usia tersebut. Pengaturan lebih lanjut mengenai hal ini dicantumkan pada Peraturan Pemerintah no. 2 tahun 2007.

Dari UU ini terlihat bahwa secara prinsip Republik Indonesia menganut asas kewarganegaraan ius sanguinis; ditambah dengan ius soli terbatas (lihat poin 8-10) dan kewarganegaraan ganda terbatas (poin 11).

Sumber  : http://id.wikipedia.org/wiki/Kewarganegaraan